Dana BOS Diknas Sumsel Disorot

- Posisi Kadis PUBM dan TR Sumsel "Digoyang"

Massa Gerakan Pemuda Kerakyatan Sumsel Menggelar aksi unjukrasa di halaman Kantor Gubernur Sumsel. Mereka Mendesak Gubernur Sumsel Mencopot Kepala Dinas PUBM dan TR Provinsi Sumsel dan Melimpahkan Permasalahan Pada Dinas Pendidikan Sumsel ke Aparat Penegak Hujum (APH), terkait dana BOS tahun 2019, (foto/ocha)

PALEMBANG, SP
- Massa yang mengatasnamakan diri Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Kerakyatan Sumsel menggelar aksi unjukrasa di Kantor Gubernur Sumsel, Rabu (9/9/2020).


Massa mendesak agar Gubernur Sumsel mencopot Kepala Dinas PUBM dan TR Provinsi Sumsel dan meminta Gubernur Sumsel melalui Inspektorat untuk melimpahkan permasalahan pada Dinas Pendidikan Sumsel ke Aparat Penegak Hukum (APH), terkait dana BOS tahun 2019.


Koordinator Aksi Gerakan Pemuda Kerakyatan, Harno Pangestoe mengatakan, ada beberapa tuntutan yang disampaikan agar ditindaklanjuti, yakni :


Pertama mendesak Gubernur Sumsel mencopot Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas PUBM dan Tata Ruang Provinsi Sumsel. Kedua mendesak Gubernur Sumsel melalui Inspektorat untuk segera melimpahkan permasalahan di Dinas Pendidikan Sumsel kepada aparat penegak hukum terkait dana BOS. Ketiga, meminta Gubernur Sumsel untuk bertanggungjawab atas pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja daerah yakni Infrastruktur TA 2018 terhadap beberapa rekomendasi BPK RI. Keempat mendesak Gubernur Sumsel melalui Inspektorat Provinsi Sumsel untuk segera melimpahkan permasalahan Dinas PUBM dan Tata Ruang Provinsi Sumsel kepada aparat penegak hukum terkait temuan BPK RI.

BACA JUGA:Dana Sampul Raport SMP Palembang Sekitar Rp 2 Miliar


"Kami Gerakan Pemuda Kerakyatan Sumsel minta Gubernur Sumsel menindaklanjuti problematika dimaksud, supaya belanja daerah Sumsel dapat memberikan manfaat lebih kepada masyarakat Sumsel khususnya dan Dana BOS afirmasi dan kinerja dapat membantu dalam meningkatkan mutu pendidikan yang bertujuan menciptakan generasi yang dapat berkompetisi di kancah internasional pada saatnya", kata Harno.


Sementara itu Asisten I Pemprov Sumsel, H. Ahmad Najib mengatakan,pihaknya menerima aspirasi dari Gerakan Pemuda Kerakyatan tuntutannya akan disampai kepada Gubernur Sumsel untuk ditindaklanjuti Inspektorat," ujarnya. (Ocha)

Powered by Blogger.