Drive Thru Jadi Syarat MPP Diresmikan


PALEMBANG, SP
- Mall Pelayanan Publik (MPP) Jakabaring yang telah selesai dibangun tahun lalu. Dirjen Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan RB) mengevaluasi karena belum ada pelayanan drive thru maka ditunda hingga terealisasi tahun ini. 

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB Diah Natalisa mengatakan, bangunan dengan layout yang sudah bagus ini diharapkan one stop service layanan publiknya diperluas. Agar lebih mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

"Akan diresmikan, tapi harusnya selesai dulu Drive Thru untuk SIM dan STNK baru kita resmikan, juga perbanyak lagi layanan lain seperti BNN, agar semua layanan publik terpusat di MPP," katanya usai kunjungan ke MPP Palembang, Kamis (9/7/2020).

Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang, Akhmad Mustain mengatakan, pelayanan dengan Drive Thrue akan melayani perpanjangan STNK dan SIM. Dibangun dibagian samping gedung MPP.

"Awal 2020 itu sebetulnya sudah ada anggarannya, hanya saja karena ada Covid-19 anggaran direcofusing sehingga untuk layanan Drive Thru dialihkan," katanya 

Ia mengatakan, pihaknya akan mengupayakan agar kembali dianggarkan karena ini untuk kepentingan pelayanan publik. "Anggarannya sekitar Rp270 juta," katanya.

Untuk memudahkan pelayanan perizinan kepada masyarakat, DPMPTSP saat ini sudah bekerjasama dengan Gojek untuk pengambilan dokumen seperti berkas perizinan yang telah selesai diproses di DPMPTSP. Ini akan memudahkan masyarakat yang tidak sempat ke MPP atau jarak yang jauh.

L
"Biasanya setelah dokumen selesai, pemohon akan kita SMS. Nah jika mau diantar oleh Gojek dapat diakses melalui link yang dikirim oleh admin lewat SMS itu. Pemohon hanya tinggal membayar ongkos kirim saja. Itu sebagai pilihan," katanya.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, saat ini anggaran semua OPD memang sebagian dialihkan untuk penanganan Covid. Termasuk anggaran untuk penambahan layanan di MPP.

"Kita akan upayakan untuk dianggarkan kembali di APBD Perubahan (APBD-P) sekitar Rp270 juta, karena ini untuk pelayanan publik," katanya. (Ara)

Powered by Blogger.