Pemkot Pertimbangkan Lanjutkan Program Bagi-bagi Sembako

Walikota Palembang, Fitrianti Agustinda saat memantau sembako yang akan dibagikan kepada warga terdampak Covid-19. (foto:net)
PALEMBANG, SP
- Meskipun Penerapan Sosial Berskala Besar (PSBB) Kota Palembang tahap kedua berakhir, tetapi jaring pengaman sosial seperti sembako tahap kedua yang belum selesai tetap didistribusikan. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Ratu Dewa mengatakan, pada masa Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan saat ini, usulan pembagian sembako sedang dipelajari. 

"Untuk sembako sudah kita distribusikan dalam beberapa hari ini, sesuai dengan data miskin baru sebanyak 32.000 orang," ujarnya.

Dewa mengatakankan, status Palembang pasca PSBB dihentikan ini masih siaga, tanggap darurat dan transisi ditetapkan pusat sehingga status tanggap darurat belum dicabut menjadikan jaringan pengaman sosial terus disalurkan. 

Akan tetapi ungkapnya, pihaknya akan berkonsultasi terkait penggunaan dana APDS baik dengan Kejari maupun BPKP (Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi) Sumsel terlebih dahulu.

"Karena kita masuk pada penamaan penegakan disiplin protokol kesehatan, apakah ini diperbolehkan atau tidak kita harus harus hati-hati dalam penggunaan dana APBD. Walaupun kita sudah ada kriterianya baik dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) maupun non DTKS tapi dalam konteks PSBB," katanya.

Dewa menegaskan, jaring pengaman sosial baik PSBB tahap satu maupun dua sudah selesai. saat ini pihaknya sedang mempelajari pasca PSBB. 

"Saya sedang mempelajari pasca PSBB ini, kalau payung hukumnya jelas akan lanjutkan," tegasnya.

Dewa menyebutkan, hingga saat ini penggunaan dana Belanja Tak Terduga (BTT) dari anggaran APBD untuk percepatan dan penanganan Covid-19 sebesar Rp480 baru terpakai Rp25 miliar.

Dana tersebut digunakan pada beberapa bidang seperti kesehatan terdiri dari dua RS Bari dan Dinas Kesehatan Kota Palembang. 

"Contohnya RS Bari dengan melakukan penambahan tempat tidur dari 15 menjadi 50 dan peralatan lain seperti APD," katanya.


Lanjutnya, bidang UMKM contohnya pembuatan masker yang tersebar di 107 kelurahan dan memberdayakan 350 UMKM dan jaring pengaman sosial untuk pembelian sembako.

“Bidang perekonomian yang belum dimanfaatkan karena sifatnya menunggu gejolak harga juga menjadi salah satu sasaran,” ucapnya. 

Dia menambahkan, dana BTT Rp480 miliar berdasarkan recofusing dan realokasi lagi.

"Pak wali sedang menunggu izin dari pusat, jika sudah disetujui maka akan dibagikan sesuai pagu masing-masing sesuai rencana untuk 5-6 bulan ke depan," katanya. (Ara)

Powered by Blogger.