Validasi Penerima KPK Sudah 4.000 Orang

Sekda Kota Palembang, Ratu Dewa, (foto:net)
PALEMBANG, SP – Sekda Kota Palembang, Ratu Dewa mengungkapkan, angka validasi Kartu Pra Kerja (KPK) di Kota Palembang sudha mencapai 4.000 orang lebih.

Dewa menilai, soal data penerima terbilang agak sensitif, sehingga harus benar-benar valid.  Artinya data dari Disnaker harus ada kreteria dan persyaratan untuk KPK.

“Harus ada surat secara resmi yang di PHK atau di rumahkan, dia harus ada file sendiri, terus bagaimana mengetahui diluar itu , seperti dia selama ini tukang ojek segala macam, karena itulah diperlukan surat keterangan dari RT dan ada beberapa persyaratan,” katanya ketika ditemui di ruang kerjanya, Selasa (8/4/2020).

Sebelumnya, pemerintah pusat melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) akan memberikan bantuan kepada warga untuk mendapatkan KPK.

Kartu tersebut ditujukan bagi masyarakat yang terdampak Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) akibat Covid-19.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi Sumsel, Koimudin mengatakan, KPK merupakan program kerja nasional yang disalurkan ke masing-masing daerah di Indonesia.

Menurutnya, pemerintah Sumsel kebagian 83.159 KPK yang dapat digunakan untuk pelatihan hingga beberapa bulan ke depan bagi pekerja yang terdampak PHK.

"Sumsel mendapatkan kuota 83.159 kartu yang diperuntukan bagi pekerja yang dirumahkan maupun yang di PHK dampak Covid-19," katanya.

Ia menjelaskan, KPK tersebut akan disebar ke 17 Kabupaten/kota di Sumsel guna membantu masyarakat yang terdampak Covid-19.

“Para peserta yang akan mendapat Kartu Pra Kerja wajib mendaftarkan dirinya ke email prakerjasumsel@gmail.com milik Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sumsel agar dilakukan pendataan.” terangnya.

Dijelaskannya, mereka yang terdampak PHK nantinya, akan mendapatkan bantuan sebesar Rp3,550,000 selama empat bulan. Dengan rincian Rp1 juta untuk pelatihan online yang harus diikuti peserta, Rp600.000 sebagai uang bulanan yang akan diterima selama empat bulan, dan terakhir Rp 150 ribu untuk dengan rincian Rp1 juta untuk survei sebanyak tiga kali. (DO) 

Powered by Blogger.