Dodi Minta Pembagian Bansos Tidak Tumpang Tindih

Bupati Muba Dodi Reza Saat Menggelar Video conference dengan Camat dan Kades Se-Kabupaten Muba
- Gelar Video Conference

MUBA, SP - Bupati Muba Dodi Reza sangat serius dalam melakukan pencegahan penyebaran  Covid-19 di Bumi Serasan Sekate. Ini terlihat saat melakukan video conference dengan camat dan kepala desa se-Muba.

Turut mendampingi Sekda Drs Apriyadi, Kadinkes Muba, dr Azmi Dairusmansyah, Kepala PMD Muba Richard Cahyadi, dan Kepala Dinkominfo Muba Herryandi Sinulingga, Jumat (24/4//2020).

Kegiatan video conference bersama ini dilakukan selain menyambut puasa Ramadhan 1441 H sekaligus mengecek persiapan pemerintah desa dalam menyikapi dan mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Bupati Muba Dodi​ Reza menghimbau kepada camat dan kepala desa untuk tetap mengikuti aturan dan instruksi pemerintah dalam mengatasi penyebaran Covid-19 dan melakukannya dengan serius,

"Kita semua harus bersinergi serta bergotong royong dan bersatu untuk percepatan penanganan Covid-19 dan penanganan atas dampak yang disebabkannya ​," jelasnya.

Meski suasana saat ini dalam keadaan prihatin, Dodi bersyukur masih bisa bertugas melayani masyarakat. "Saya kembali menghimbau dan menegaskan kepada para camat dan kepala desa untuk tetap mengikuti aturan dan instruksi himbauan pemerintah dalam memberantas penyebaran Covid-19. Ada beberapa surat edaran dan instruksi yang sudah saya keluarkan, dan saya tidak perlu membahas satu persatu. Jadi yang saya inginkan disini adalah kita harus siaga setiap waktu,” ujarnya.

Selain itu, Dodi juga meminta agar Camat dan Kades terus meningkatkan sinergitas pendataan terhadap masyarakat Muba dalam penanganan Covid-19 ini,  sehingga warga penerima manfaat dipastikan betul-betul yang membutuhkan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah.

Bupati juga mengatakan jangan sampai data pemberian bantuan tersebut tumpang tindih sehingga manfaat tidak dirasakan secara maksimal. Selain itu, dirinya juga menjelaskan agar tidak adanya potensi penyimpangan, pelanggaran hukum di dalam penyaluran dana Bansos tersebut.

"Kepada Kepala Desa dan Camat, saya minta datanya tolong jangan tumpang tindih, misalnya ada satu KK menerima tiga jenis bantuan sebaliknya yang satu KK tidak menerima apa-apa. Kalaupun ada kekurangan nanti kita tutupi dari seluruh warga penerima manfaat yang dapat kita salurkan melalui program ini. Oleh karena itu, peran serta dari Kepala Desa dan BPD ini vital, semua ini akan diawasi karena semua ini ada landasan hukumnya dan semua ini akan dimintai pertanggung jawabannya," pungkasnya. (ch@)

Powered by Blogger.