Berkah JC, Elfin Hanya Dituntut Empat Tahun Penjara

JPU KPK RI Roy Riyadi Sh Dan Muhammad Ridwan Membacakan Tuntutan Melalui Sidang Teleconference Terhadap Terdakwa A Elfin Mz Muchtar (FT PADLI)
PALEMBANG, SP – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Roy Riyadi SH menuntut A Elfin MZ Muchtar alias Elfin (41) dengan pidana penjara selama empat tahun, Selasa (7/4) kemarin.

Elfin adalah salah satu terdakwa penerima suap Dinas PU PR Kabupaten Muara Enim yang turut menjerat Bupati Muara Enim non aktif, Ahmad Yani. Elfin dihadirkan dalam sidang yang diketuai majelis hakim Ema Suharti SH MH secara teleceonference. 

Dalam amar tuntutan yang dibacakan, bahwa terdakwa Elfin selaku Kepala Bidang Pembangunan Jalan sekaligus PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muaraenim sebagaimana dalam dakwaan, terdakwa diduga turut menerima uang senilai Rp 1,3 miliar serta sebidang tanah di Tangerang senilai Rp 2,9 miliar.

Untuk itu dalam tuntutannya, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 12 huruf a Undang Undang no.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Untuk itu, lanjut JPU memohon kepada majelis hakim dengan menuntut hukuman pidana kepada terdakwa Elfin dengan pidana penjara selama 4 tahun dikurangi terdakwa selama berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan ditambah pidana denda sebesar Rp 200 juta dengan subsider selama enam bulan kurungan.

"Selain itu, menghukum terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp 300 juta selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap, apabila uang pengganti tidak dibayarkan maka dipidana penjara selama 8 bulan,” tegas Roy membacakan tuntutannya.

Adapun fakta-fakta hukum yang meringankan terdakwa sebelumnya menurut JPU bahwa terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya, merupakan tulang punggung keluarga.

"Serta terdakwa juga telah ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Surat Keputusan KPK RI nomor 495 tahun 2020,” sambung Roy.

Sementara itu, Penasihat Hukum terdakwa Gandhi Arius ditemui usai sidang mengatakan cukup menerima tuntutan JPU tersebut terhadap kliennya yang menurutnya sudah sesuai dengan adanya pengajuan Justice Collaborator (JC) yang ternyata diterima oleh KPK.

"Iya itu kami sudah sangat senang JC kami diterima dan tuntutan sudah sangat minimal, tinggal nanti bagaimana pembuktiannya saja, nanti kita lihat saja waktu sidang pembelaan terdakwa selaku klien nanti," singkat dia. (fly)

Powered by Blogger.