Terancam Penjara 20 Tahun


- Kasus Suap Penerimaan Anggota Polri 

- Kedua Terdakwa Raup Rp 6 Miliar

PALEMBANG,SP - Kasus suap penerimaan calon siswa bintara Polda Sumsel tahun 2016, yang menjerat dua perwira di lingkungan Polda Sumsel, menjalani sidang perdana di Pegadilan Tipikor Palembang, Senin (16/3) kemarin. 

Duduk di kursi pesakitan dalam sidang yang diketuai majelis hakim Abu Hanafiah SH, yakni mantan Kabiddokkes Kombespol (Purn) Susilo Pradoto dan Sekretaris Tim Rikkes, AKBP Syaiful Yahya yang tercatat sebagai perwira aktif. 

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung, Ibnu Firman Ide Amin SH dalam tuntutannya menyebutkan jika kedua terdakwa diduga menerima uang dari 25 orang calon siswa bintara yang mengikuti test kesehatan dan psikologi. 

"Dengan jumlah rata-rata Rp 250 juta sampai dengan Rp 300 juta per kepala dengan jaminan lulus hingga diduga menerima uang keseluruhan mencapai Rp 6 miliar," ungkap pihak JPU dalam tuntutannya. 

Apa yang dilakukan kedua terdakwa di tahun 2016 itu sangat bertentangan dari janji anggota kepolisian dan sumpah jabatan untuk tidak mendapatkan imbalan dan keuntungan dari seleksi dan penerimaan anggota Polri. 

"Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006," sambung JPU. 

Untuk itu, JPU melanjutkan, bahwa keduanya melanggar  pasal 12 huruf A dan atau Pasal 5 ayat (2) huruf a dan atau pasal 11 dan atau pasal 5 ayat (1) huruf  a dan atau pasal 13 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. 

Usai mendengarkan pembacaan dakwaan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada kedua terdakwa untuk mengajukan eksepsi atau nota pemberatan dakwaan dari JPU. Namun kedua terdakwa melalui penasihat hukumnya Sahat Poltak Siallagan SH MH tidak mengajukan eksepsi.

"Oleh karena terdakwa melalui penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi, maka sidang akan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi," ujar hakim ketua sebelum menutup sidang.

Ditemui usai sidangnya, terdakwa melalui penasehat hukum belum berkomentar banyak mengenai perkara yang menjerat kedua kliennya tersebut.

"Ya kita tidak mengajukan eksepsi, nanti saja kita akan lihat dulu dari fakta-fakta persidangan saja, kita hormati proses hukumnya nanti gimana, sidang akan lanjut pada pekan depan dari JPU," singkat dia. (Fly)

Powered by Blogger.