Retribusi Terminal Tidak Capai Target

Ilustrasi. (foto:net)
- Dishub Ajukan Revisi

PALEMBANG, SP -  Dinas Perhubungan Kota Palembang mengakui jika target restribusi dari terminal tahun ini tidak bisa tercapai. Sebelumnya, dari sektor terminal sendiri mencapai Rp1 miliar setiap tahunnya. 

Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang, Agus Rizal mengatakan, tidak terpenuhinya capaian terger retribusi dari terminal tersebut lantaran adanya peralihan tanggungjawab dari beberapa termimal yang ada di kota Palembang yang dikelola oleh pemerintah pusat dan provinsi. 

“Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, saat ini pengelolaan terminal tipe A dan B bukan lagi  menjadi kewenangan Pemerintah Kota. Sehingga Dinas Perhubungan Kota Palembang meminta untuk merevisi target retribusi terminal,” ungkapnya kepada sumsel Pers, Senin (9/3/2020).

Dijelaskannya, sebeumny atrget retribusi halte pertahun sebesar Rp1 miliar, sementara itu pihaknya mengajukan revisi pengurangan sebesar Rp700 juta kepada DPRD Kota Palembang.

“Kita ingin targetnya hanya Rp300 juta saja, namun belum disetujui," katanya.

Menurutnya, dalam Undang-Undang menyatakan jika pengelolaan terminal bus tipe A harus diserahkan ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan dan tipe B diserahkan ke Pemerintah Provinsi. 

Sesuai aturan itu, ungkap Agus, terminal tipe A diambil alih pengelolaannya oleh pemerintah pusat yakni Terminal Karya Jaya dan Alang-Alang Lebar (AAL). Sementara untuk terminal tipe B yang diambil alih oleh pemerintah provinsi yakni Terminal Jakabaring.

"Tiga terminal itu bukan lagi pemerintah kota yang mengelola, otomatis tidak akan menjadi pendapatan dari sektor retribusi terminal Kota Palembang lagi," katanya.

Sementara itu, akui Agus, saat ini pengelolaan terminal hanya mencakup terminal kecil saja. Ada sembilan terminal kecil yang dikelola Kota Palembang seperti Terminal Sako, Lembang, Plaju, Tangga Buntung, Sei Lais, Ampera dan lain sebagainya.

"Memang cukup sulit kita harus mencapai target Rp1 miliar dari terminal kecil. Makanya kita minta jadi Rp300 juta," katanya.

Sebelumnya, Walikota Palembang Harnojoyo mengatakan, tercapainya target pajak dan retribusi menjadi bagian tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang agar tidak lagi terjadi defisit anggaran seperti yang terjadi pada 2019 lalu. 


"Saat ini kita sedang gencar meningkatkan pencapaian PAD yang sumbernya dari pajak dan retribusi dan sumber pendapatan lainnya. PAD dari 11 pajak daerah saja ditarget Rp1,5 triliun. Sehingga OPD diharapkan melakukan inovasi agar target tercapai," katanya. (Ara)

Powered by Blogger.