Kades Lulusan SMA Dinilai Rentan Lakukan Kesalatan

Kepala Dinas PMD Provinsi Sumsel, Yusnin, (foto/lan)
PALEMBANG, SP – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi  Sumatera Selatan (Sumsel), Yusnin mengatakan, jika Kepala Desa (Kades) yang ada Sumsel didominasi lulusan dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat. 

Menurutnya, jumlah Kades di sumsel yang memiliki jenjang pendidikan lulusan dari SMA tersebut mencapai 60 persen dari total jumlah Kades yang tersebar di 17 kabupaten/kota di Sumsel. 

Yusnin menjelaskan, kades dengan lulusan SLTA dinilai sangat rentan melakukan kesalahan administrasi maupun manajerial yang berpotensi masuk ke ranah hukum terkait penyaluran dana desa. 

“Maka dari itu, kita menyediakan 1.300 pendamping desa dan membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) yang tersebar di 2.853 desa di Sumsel, tujuannya untuk memberikan masukkan dan mengawasi aliran dana desa sehingga tidak diselewengkan oleh Kades dan aparat desa," jelasnya kepada Sumsel Pers, Senin (9/3/2020).

Kendati demikian, pihaknya belum bisa memastikan rincian Kades yang bermasalah akibat dana desa. 

"Saya belum bisa memastikan rincian Kades dan aparat desa yang menyelewengkan dana desa di Sumsel itu berapa jumlahnya karena datanya ada di kabupaten/kota. Saya hanya mendapatkan informasi tau-taunya sudah langsung di kejaksaan," ungkap Yusnib.

Yusnin menambahkan, pihaknya mendukung rencana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang meminta Kades tidak langsung dipidana bila terjadi kesalahan administrasi dalam menggunakan dana desa.

"Jadi kalau ada kades yang salah administrasi jangan langsung dilakukan penegakan hukum ,tetapi diberikan bimbingan dan pelatihan mengelola dana desa," katanya. (Lan)

Powered by Blogger.