Akui Korupsi untuk Keperluan Pribadi

Terdakwa Kasus Korupsi Uang Makan Di Disdik Pali, Abu Hanafiah menyerahkan Pembelaannya Kepada Majelis Hakim, Kemarin (foto/fly)
PALEMBANG, SP – Terdakwa kasus korupsi uang makan guru di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Pali tahun 2017, Abu Hanafiah mengakui jika dia telah menilep hak-hak guru tersebut untuk keperluan pribadinya. 

Itu diakuinya dalam sidang di Pengadilan Tipikor Palembang, Senin (9/3) kemarin yang diketuai oleh majelis hakum Abu Hanafiah SH MH. Sidang berlangsung dengan agenda keterangan terdakwa terhadap perkara yang menjeratnya.

Dihadapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Pali Didi Aditya SH, terdakwa mengakui perbutannya serta mengetahui perbuatan tersebut menyalahi aturan selaku ASN sekaligus Kadisdik Kabupaten Pali.

"Saya akui seperti didalam dakwaan JPU, untuk itulah yang mulia saya menyesali perbuatan telah menggunakan uang makan yang semestinya untuk guru semasa saya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pali pada tahun 2017,” ujar terdakwa mengakui perbuatannya.

Ketika ditanya oleh JPU uang yang seharusnya untuk uang makan para guru senilai Rp 700 juta lebih tersebut dipakai oleh terdakwa untuk keperluan apa saja, terdakwa hanya menjawab uang tersebut untuk keperluan pribadi.

"Uang tersebut saya gunakan untuk keperluan pribadi saja yang mulia, namun sebagian dari uang tersebut sudah saya kembalikan yang mulia,” tambah terdakwa Abu Hanafiah.

Setelah mendengarkan keterangan terdakwa dalam agenda pemeriksaan terdakwa, oleh majelis hakim sidang tipikor kemudian akan menunda dan melanjutkan sidang pada pekan depan dengan agenda pembacaan tuntutan dari JPU.

Saat dikonfirmasi JPU Pali Didi Aditya SH ditemui usai sidang mengatakan bahwa dalam sidang kali ini selain pengakuan terdakwa bahwa uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, JPU membenarkan mengenai pengembalian uang oleh terdakwa.

"Memang ada sebagian uang dari total kerugian negar Rp 736 jutaan yang telah dikembalikan uangnya sekitar hampir Rp 300 jutaan, namun untuk proses hukumnya masih terus berlanjut meskipun sudah ada pengembalian kerugian negara itu,” ujar Didi Aditya.

Sementara itu terdakwa melalui penasehat hukum dari Posbakum PN Palembang, Romaita SH mengatakan bahwa dalam fakta persidangan sudah jelas terdakwa mengakui perbuatanya dan menyesali, namun selaku penasihat hukum tetap mengupayakan agar majelis hakim dapat mempertimbangkan hukuman ringan untuk kliennya itu.

pada Dinas Pendidikan PALI pada tahun anggaran 2017. Sementara untuk jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tersebut lanjut JPU berjumlah lenih kurang Rp573 juta.

Bahwa perbuatan terdakwa terjadi pada saat terdakwa menjabat sebagai kepala dinas pendidikan kabupaten Pali pada tahun 2017, jumlah keseluruhan lebih kurang Rp 700 juta lebih, namun sebagian telah dikembalikan, dengan rincian pengembalian tanggal 16 juli 2019 sebesar Rp40 juta dan 1 Oktober 2019 sebesar Rp160 juta, total ada Rp200 juta.(Fly)

Powered by Blogger.