Pengusaha-Petani Sawit Diminta Terapkan Sustainable Palm Oil


PALEMBANG, SP - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar seminar dan pameran bertajuk Andalas Forum II – 2020, yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Selatan diwakili Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yohannes H Toruan, di Hotel Harper Palembang, Kamis (13/2).

Ketua Umum GAPKI Pusat Joko Supriyono mengatakan, industri kelapa sawit memiliki peranan penting bagi perekonomian dan pembangunan Indonesia. Menurutnya, pada 2019 produksi kelapa sawit Indonesia tumbuh 9 persen, konsumsi tumbuh 24 persen, dan ekspor tumbuh sebesar 4 persen.

Sehingga menurutnya, bisa memberikan kesejahteraan kepada para pekerja, menerapkan CSR dan mendorong kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, dan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan daerah dan lain sebagainya.

"Melalui Andalas Forum II ini, kita mengharapkan seluruh pengusaha dan petani kelapa sawit agar menerapkan sustainable palm oil," kata Joko Supriyono.

Sementara itu di tempat yang sama Asisten II Bidang Ekonomo, Keuangan dan Pembangunan Setda Provinsi Sumsel Yohannes H Toruan mengharapkan, agar GAPKI dapat mendorong anggotanya sebagai pelaku usaha perkebunan, untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan usahanya.

“Perbaikan yang paling mendesak yang harus dilaksanakan antara lain, menyelesaikan konflik lahan dan konflik sosial dengan masyarakat dan dengan sesama korporasi. Mewujudkan kewajiban perusahaan perkebunan, untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat seluas 20 persen dari luas areal perizinan. Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Perkebunan Nomor 39/2014,” kata Yohannes. 

Lebih lanjut Yohannes menyebutkan, GAPKI sebagai mitra pemerintah telah nyata berkontribusi dalam pembangunan kelapa sawit. Beberapa hal yang telah ditunjukkan GAPKI bersama pemerintah serta masyarakat adalah, telah bersinergi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran Iahan dan kebun yang begitu marak terjadi pada tahun-tahun yang Ialu.

“Mewujudkan pembangunan kelapa sawit hijau dan berkelanjutan melalui sertifikasi ISPO, melakukan GAP (Good Agricultural Practies) dalam mengelola konsesi lahan yang dipercayakan negara kepada korporasi perkebunan kelapa sawit,” ujarnya.

Kedepan menurut Yohannes, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel mengharapkan, GAPKI dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan khususnya lingkup perkebunan kelapa sawit. Kemudian, seperti apa yang pernah disampaikan Gubernur Sumsel agar GAPKI terus menjalin kemitraan antara pengusaha sawit dengan pemerintah kabupaten/kota di Sumsel.

"Selain itu, banyak hal yang telah dilakukan Gapki untuk mewujudkan tujuan pembangunan perkebunan memperjuangkan adanya bagi hasil perkebunan, Sinergitas ini tentu akan terus berlanjut sehingga di Sumatera Selatan dapat mencapai zero fire," terangnya.

GAPKI juga telah berperan dalam upaya mewujudkan perkebunan hijau dan berkelanjutan. GAPKI bersama dengan pemerintah dan masyarakat luas telah melakukan upaya untuk melawan black campaign kelapa sawit.

Ketua Dewan Pengarah Andalas Forum Harry Hartanto mengatakan, Andalas Forum digelar sebagai bagian dan upaya dalam meningkatkan kemampuan dan kualitas industri sawit nasional, termasuk yang ada di seluruh Pulau Sumatera.

“Andalas Forum II ini pun digeliatkan dalam rangka mempromosikan Andalas Forum sebagai wadah bagi pihak stakeholder industri sawit untuk bertemu muka, berdiskusi, saling berbagi informasi dan membuka jaringan (networking) untuk kepentingan industri kelapa sawit Indonesia berkelanjutan,” kata Harry dalam pidato sambutannya. 

Harry menambahkan, Andalas Forum II didukung oleh sejumlah pihak seperti Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Sampoerna Agro, Pusri, Sinarmas, ASTRA Agro Lestari, Bank Mandiri, BPJS ketenagakerjaan, Bank Syariah Mandiri, dan sebagainya.

“Kegiatan ini berlangsung dari 13 dan 14 Februari yang membahas kegiatan berupa seminar dan pameran dengan tema Substainability, Implementation and Promotion, dan melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti mahasiswa, pengusaha, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota,” katanya. (dkd)

Powered by Blogger.